proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tidak bagus untuk disetujui dpr ri karena sejumlah alasan.
selain karena sederat website dalam proposal tersebut sudah terakomodasi dalam apbn 2013, ada potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, tutur anggota dpr ri daripada fraksi golkar, bambang soesatyo dalam jakarta, minggu.
anggota komisi iii dpr ri dan menilai, alasan lainnya, pemerintah belum dapat mengelola bbm bersubsidi, karena angka yang diselundupkan terbilang amat sulit volumenya.
karena itu, proposal dana kompensasi yang mau dimasukan di apbn-p 2013 tidak mengikuti persyaratan untuk diterima, kata dia.
Informasi Lainnya:
dalam proposal dana kompensasi tersebut, banyak website dan sama juga serupa melalui santunan segera tunai (blt) kepada masyarakat miskin.
kekuatan-kekuatan politik dalam dpr ri pasti saja akan belajar daripada pengalaman menjelang pemilu 2009. saat itu, blt untuk kuda tunggangan partai penguasa agar meraih simpati pemilih. hal serupa tak mungkin berulang pada pemilu 2014, katanya.
kompensasi lain semisal beras agar masyarakat miskin (raskin) juga bantuan terhadap siswa miskin dan situs keluarga harapan telah terakomodasi selama apbn tahun berjalan.
alasan lain supaya menolak proposal itu merupakan fakta bahwa pemerintah belum efektif membangun bbm bersubsidi, karena persentase dan dicuri ataupun diselundupkan baru terbilang tinggi. kelanggkaan bbm ketika ini lebih akibatkan pencurian serta penyelundupan dengan oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.
perkiraan bahwa 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan serta tidak tidak keliru sasaran telah dibenarkan oleh pemerintah sendiri. namun, respons pemerintah atas masalah ini amat minimalis.
dengan demikian, terpenuhilah syarat untuk menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi itu, kata bambang soesatyo.